Menu Close

Pelantikan PW HIMPAUDI DIY: Profesional dan Mandiri Mewujudkan Kesetaraan Guru PAUD

Yogyakarta (09/03/2019). Pelantikan Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode IV tahun 2019-2023 dihadiri oleh Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasi Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementrian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, BPPMK Daerah Istimewa Yogyakarta, IGRA, IGTKI, IPPI, IPPABI, Forum SKB Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Perwakilan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang HIMPAUDI se Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelantikan dilakukan oleh Pimpinan Pusat HIMPAUDI, yang diwakili oleh Ir Nila Kusumaningtyas, M.Pd.

Ketua Pengurus Wilayah HIMPAUDI DIY, Zamzani Ulwiyati Darojat, S.Ag. menyampaikan pada sambutannya bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 10.664 pendidik PAUD non formal,  terdapat  3.245 lembaga PAUD non formal. Pendidik dengan keberagaman kualifikasi perlu upaya peningkatkan kompetensi melalui diklat berjenjang, 6.507 lulus diklat dasar, 2.926 lulus diklat lanjut, 47 lulus diklat mahir, dan 214 lulus uji kompetensi. Baik secara mandiri, dengan bantuan APBD maupun bantuan APBN. Oleh karenanya HIMPAUDI membutuhkan dukungan dari seluruh instansi terutama pemerintah daerah dalam hal ini BP PAUD Dikmas DIY, DIKPORA DIY, BKKBN, KEMENAG, BPPMK, instansi dan organisasi mitra yang lain untuk menjalin kerjasama dalam upaya  peningkatan kualitas pendidik PAUD nonformal.

Dalam pembacaan sambutan Dr. Ir. Netti Herawati, M.Pd. ditegaskan bahwa kewajiban pemimpin adalah menyelesaikan mana yang kusut, menjernihkan mana yang keruh, mengampelas mana yang kasar, meluruskan mana yang melintang, menyejukkan mana yang panas. Pantangan bagi pemimpin yaitu tak memegang amanah, tak sesuai kata dan perbuatan, berani menjual kawan sendiri. Kepengurusan PW HIMPAUDI DIY periode 2019 -2023 diharapkan bisa lebih solid dalam menjalankan program kegiatan sesuai AD/ART dan membawa masa depan anak bangsa menuju masyarakat cerdas dan bermartabat.

Selanjutnya PP HIMPADI menghimbau kepada seluruh anggota HIMPAUDI tak terkecuali seluruh stakeholder maupun masyarakat secara menyeluruh untuk memberikan dukungan terhadap proses Yudicial Review ke Mahkmamah Konstitusi dalam upaya memperjuangan kesetaraan bagi guru PAUD nonformal. Guru PAUD nonformal yang tidak diakui negara sebagai guru sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 (1) dan Pasal 2 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut : “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah”. Gerakan dukungan masyarakat terhadap Yudicial Review ke MK ini sangat besar, ditunjukkan dengan dukungan tandatangan petisi dichange.org.

Pewarta: Sabatina Rukmi Widiasih

Posted in Berita