Menu Close

Koordinasi Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam Mendukung Penyiapan SDM Unggul

Yogyakarta (18/09/2019) Sebanyak 100 peserta pemangku kepentingan kursus dan pelatihan se-Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti rapat koordinasi penguatan lembaga kursus dan pelatihan dalam mendukung penyiapan SDM unggul di Hotel Phoenix pada 18 September 2019. Pemangku kepentingan yang hadir adalah BAPPEDA Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, DPD HIPKI DIY, pengelola kursus dan pelatihan, Kepala SPNF SKB dan pamong belajar BP PAUD dan Dikmas DIY.

Menurut Wijaya Kusuma Wardhana, Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Kerja dari Kemenko PMK dalam pembukaan menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan kursus dan pelatihan dalam mendukung penyiapan SDM unggul di Provinsi DIY. Kegiatan rakor ini untuk mendapatkan masukan dalam mengimplementasikan rencana strategis dan mengkoordinasikan penyiapan sumber daya unggul dalam bidang pendidikan vokasi.

Narasumber Rapat koordinasi terdiri dari Dr. Agus Salim, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas DIY, Kepala BP PAUD dan Dikmas DIY, Drs. Eko Sumardi, M.Pd., dan Ketua DPD HIPKI DIY Anung Marganto, SH., MM.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Prof. Agus Sartono, MBA. Kemenko PMK menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir fokus pembangunan infrastruktur, dan akan diupayakan terus merata ke seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur tidak akan berarti jika sumber daya manusia tidak ditingkatkan menjadi SDM unggul. Karena itulah lima tahun ke depan pembangunan akan fokus ke pembangunan sumber daya manusia.

“Di Indonesia usia produktif didominasi oleh lulusan SMP dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK). Jika bekerja penghasilan hanya cukup untuk bertahan hidup, belum bisa untuk investasi. Karena itulah perlu ditingkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan agar lulusan pendidikan bekerja dan memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk kehidupan lebih baik,” tambah Prof. Agus Sartono.

Isu-isu strategis yang dibahas pada rapat koordinasi ini adalah fokus prioritas program, peran pemerintah daerah, zonasi sumber daya, pemagangan, sertifikasi. Di samping itu dibahas pula persoalan akreditasi di LKP. Akreditasi merupakan salah satu ukuran penjaminan mutu layanan kursus dan pelatihan yang akan dinikmati oleh masyarakat. Secara nasional status LKP yang terakreditasi baru sebesar 23%. Persoalannya LKP hanya sedikit yang mengajukan akreditasi setiap periode akreditasi. Terdapat kecenderungan kurangnya motivasi LKP untuk mengajukan akreditasi. Isu penting lainnya adalah peluang menciptakan program menciptakan sumber daya yang memiliki potensi untuk masuk ke pasar kerja era revolusi industri 4.0. [fauziep]

Pewarta: Fauzi Eko Pranyono 

Posted in Berita