Menu Close

Urgensi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas

Yogyakarta (30/03) Bulan Maret 2020, Covid-19 mulai masuk ke Indonesia. Mulai saat itulah sistem pendidikan di Indonesia berubah, dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini dikenal dengan Belajar dari Rumah (BDR). Kebijakan ini mau tidak mau diambil dan diterapkan untuk menghindari semakin meluasnya penyebaran Covid-19. Namun, setelah satu tahun berlalu, belum nampak bahwa pandemi ini akan surut. Muncul dampak dari pelaksanaan BDR yang berkepanjangan selama pandemi pada peserta didik.

  1. Putus sekolah

Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa membantu orang tua bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi. Hal ini diperparah dengan banyaknya orang tua tidak bisa melihat peran sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.

  1. Penurunan capaian belajar

Studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingan dengan pembelajaran jarak jauh. Belum lagi perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi yang berbeda.

  1. Kekerasan dan pernikahan anak

Tanpa sekolah banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Terdapat pula peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama pada perempuan, serta kehamilan remaja.

Selain itu, mayoritas peserta didik mengalami kendala dalam pelaksanaan BDR. Hasil riset dari Bank Dunia menunjukan bahwa sebanyak 71% peserta didik terkendala selama BDR. Jika melihat hasil survey BDR di masa pandemi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Kemdikbud pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sulit berkonsentrasi dan keterbatasan jaringan internet merupakan kendala terbesar peserta didik selama BDR. Sementara itu, 85% negara di Asia Timur dan Pasifik telah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh, seperti Vietnam, Tiongkok, Kamboja dan Laos.

Hal tersebut yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) agar peserta didik tidak semakin tertinggal. Jika melihat angka kasus positif di Indonesia, berdasarkan situs covid19.go.id per 22 Maret 2021 menunjukkan bahwa kelompok usia 3 hingga 18 tahun memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, yaitu dikisaran angka 0,13% hingga 0,23%. Karena angka tersebut tidak terlalu besar, serta dimulai dengan vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan, PTM akan dimulai dengan menerapkan protokol kesehatan.

Setelah pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksin seluruhnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menambah pelayanannya. Dari yang sebelumnya hanya melayani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ditambah dengan PTM terbatas dengan protokol kesehatan. Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka terbatas namun belum divaksin sepenuhnya tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah. Orang tua siswa dapat memilih bagi anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau dengan PJJ.

Pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan tentu dengan syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut;

  1. Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan PTM terbatas, diantaranya adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, serta membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan PTM di satuan pendidikan.
  2. PTM terbatas dikombinasikan dengan PJJ untuk memenuhi protokol kesehatan.
  3. Orang tua siswa dapat memutuskan anaknya untuk tetap melakukan PJJ meskipun satuan pendidikan telah melaksanakan PTM terbatas.
  4. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil dan kantor Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTM terbatas.
  5. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil dan kantor Kemenag dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan memberhentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan berdasarkan hasil pengawasan atau jika terdapat kasus terkonfirmasi positif.

Penulis: Gita Kurnia Graha

Posted in Artikel