Menu Close

Rekening Satuan Pendidikan Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan

Oleh: Gita Kurnia Graha

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan peraturan tentang rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana Bantuan operasional sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 19 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 30 September 2021. Peraturan ini diterbitkan karena rekening satuan pendidikan yang tidak valid sehingga terjadi retur atau gagal transfer.

Pada tahun 2020, terdapat 3.965 rekening yang tidak valid. Hingga kini, masih terdapat 1.076 rekening satuan pendidikan yang tidak valid per Bulan September 2021. Sehingga dengan terbitnya peraturan ini diharapkan dapat mewujudkan Rekening Satuan Pendidikan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2022. Peraturan ini diterbitkan juga bertujuan untuk memberikan standarisasi dalam rekening satuan pendidikan. Standarisasi rekening satuan pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya penyaluran dana BOS dan BOP yang tepat sasaran.

Sumber: Kemendikbudristek

Alur Pengelolaan Rekening Sekolah

Pembukaan rekening satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang menerima dana BOS dan BOP dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembukaan rekening satuan pendidikan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, diantaranya adalah

  • Atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik.
  • Nama rekening disertai dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN)
  • Dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Rekening satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jika telah sesuai akan diputuskan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). SK penetapan rekening satuan pendidikan sedikitnya memuat informasi tentang :

·         NPSN

·         Nama Satuan Pendidikan

·         Nama Bank

·         Nama Cabang Bank

·         Nama Rekening Satuan Pendidikan

·         Nomor Rekening Sekolah

·         NPWP

·         Alamat Sekolah

·         Nama Provinsi

·         Nama Kab/Kota

·         Kodepos

Setelah ditetapkan, pemerintah daerah mengusulkan penetapan rekening satuan pendidikan ke Direktur Jenderal. Usulan dilakukan melalui sistem aplikasi. Sistem aplikasi tersebut adalah:

  • https://bos.kemdikbud.go.id untuk penyaluran dana BOS
  • https://bop.kemdikbud.go.id untuk penyaluran dana BOP

Usulan dari pemerintah daerah akan diverifikasi dan divalidasi oleh Direktur Jenderal. Hasil verifikasi dan validasi akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Hasil penetapan tersebut diumumkan di laman yang sama saat pengusulan. Perlu diingat, batas waktu pengusulan rekening sekolah tahun 2022 paling lambat diterima 21 November 2021.

Rekening sekolah dapat dilakukan perubahan. Perubahan ini dilakukan berdasarkan usulan perubahan dari pemerintah daerah. Namun, usulan perubahan ini hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun yang disampaikan pada rentang bulan Juli – Agustus.

Posted in Artikel