Menu Close

Menggagas Pendidikan Kesetaraan di Era Digital

Oleh Fauzi Eko Pranyono

Pendidikan kesetaraan semakin banyak menghadapi tantangan akhir-akhir ini. Masifnya pembukaan SMA Terbuka yang menggunakan teknologi informasi sebagai moda belajarnya, sebenarnya merupakan tantangan bagi pendidikan kesetaraan. Bukan menjadi hambatan, apalagi kemudian lebai mengeluh mengapa SMA Terbuka mendapatkan perhatian. Adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan dan memilih jenis layanan pendidikan. Dan adalah hak kita, sebagai pegiat pendidikan kesetaraan untuk mengembangkan pendidikan kesetaraan lebih maju lagi.

Tidak dipungkiri bahwa lunturnya kepercayaan masyarakat, termasuk lembaga kepolisian, yaitu tidak mengakui lulusan pendidikan kesetaraan adalah sebagai buah yang pohonnya kita tanam sendiri. Pohon yang ditanam tidak dipupuk dengan pupuk yang semestinya, sehingga lama kelamaan kering merana. Namun tidak sedikit pohon itu yang menghasilkan buah ranum, terbukti lulusan Paket C mampu menembus perguruan tinggi negeri favorit. Inilah anomali lulusan pendidikan kesetaraan. Kondisi anomali itu sebaiknya kita perbaiki menjadi kondisi yang normal.

Praktek membuat dokumen rapor tanpa melakukan penilaian hasil belajar yang benar, merupakan praktek tidak terpuji yang harus segera ditinggalkan. Bahkan proses pembelajarannya belum tentu berjalan sesuai dengan standar proses. Alasan klasiknya adalah bahwa standar sarana dan prasarana satuan pendidikan nonformal yang belum sesuai dengan pendidikan formal. Belum lagi alokasi dana bantuan pemerintah daerah yang masih minim. Secara agregat nasional pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya belum memberikan perhatian yang optimal dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Padahal memberikan alokasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan merupakan langkah strategis dalam mendongkrak angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah akan menaikkan indeks pengembangan sumber daya manusia (IPM).

Harus disadari bahwa sasaran utama pendidikan kesetaraan adalah warga masyarakat usia dewasa, mereka yang belum sempat melanjutkan sekolah (formal), atau mereka yang putus sekolah dan tidak mau kembali ke sekolah. Pada sebagian kasus ada juga warga negara usia sekolah memilih jalur pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan) dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Banyak orang dewasa datang ke satuan pendidikan nonformal, minta untuk langsung mengikuti ujian nasional dengan harapan segera mendapatkan ijazah. Kasus ini tidak hanya satu dua, bahkan ribuan dan boleh jadi puluhan ribu. Kelompok ini rata-rata sudah memiliki pekerjaan atau membantu orang tua untuk mencari nafkah sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk datang di kelas mengikuti pembelajaran. Inilah kendala terbesar pendidikan kesetaraan dapat dilakukan sesuai standar proses, sehingga sebagian melakukan tindakan permisif tidak mengikuti standar proses pendidikan kesetaraan.

Menurut standar proses pendidikan kesetaraan, pembelajaran minimal dilakukan 20% melalui tatap muka, minimal 30% melalui tutorial dan maksimal 50% belajar mandiri. Artinya menurut standar proses tidak boleh pembelajaran pendidikan kesetaraan semuanya dilakukan mandiri alias tidak melakukan pembelajaran tatap muka.

Bisakah standar proses tersebut diubah? Bisa. Kenapa tidak? Ketika era digital menyerbu kehidupan kita, pembelajaran tidak harus dilakukan secara tatap muka dan tutorial. Gawai kini bukan lagi barang mewah, siapapun bisa memiliki gawai berbasis android. Modul mata pelajaran bisa disimpan di gawai dan bisa dibaca kapan pun. Artinya pembelajaran bisa dilakukan secara mandiri penuh dengan menyiapkan konten yang dapat diunduh atau disalin kemudian disimpan di media penyimpanan gawai.

Proses ujian semester tetap dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Sebelum ujian semester satuan pendidikan nonformal bisa saja melakukan pengayaan atau latihan soal agar peserta didik mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan tutor dan peserta didik lainnya.

Kurikulum 2013 yang disempurnakan yang akan diberlakukan pada pendidikan kesetaraan tetap menggunakan satuan kredit kompetensi (SKK). Setiap mata pelajaran memiliki bobot SKK. Modul akan disusun berdasarkan bobot SKK. Boleh jadi peserta didik akan melampaui kecepatan karena bobot SKK yang ditempuh lebih cepat.

Persoalannya adalah bagaimana akuntabilitas penilaian oleh satuan pendidikan nonformal? Inilah titik persoalannya. Kata kuncinya adalah peserta didik yang dipandang kompeten atau menguasai kompetensi yang dipersyaratkan. Untuk menguji kompetensi itu perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan dilakukan berbasis komputer. Untuk itulah perlu dibangun mekanisme penilaian kenaikan tingkatan/derajat kompetensi berbasis komputer. Kemudian untuk mengikuti ujian nasional peserta didik harus melalui tahapan uji kenaikan tingkatan/derajat kompetensi berbasis komputer tersebut. Sistem uji kenaikan tingkatan/derajat kompetensi sebaiknya dikembangkan bersama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan serta Pusat Penilaian Pendidikan. Ujian kenaikan tingkatan tidak harus dilaksanakan secara serentak, dan bisa dilakukan di Testing Center yang ditunjuk di setiap kabupaten/kota. Bahkan bisa juga di satuan pendidikan masing-masing.

Hasil ujian kenaikan tingkat/derajat kompetensi merupakan syarat untuk ujian nasional untuk mengunci peserta didik yang mendadak ikut ujian nasional. Jika ini dapat dibangun maka marwah dan martabat pendidikan kesetaraan akan semakin meningkat. Kuncinya adalah pelaksanaan ujian kenaikan tingkat/derajat kompetensi berbasis komputer. Soal dibuat oleh Puspendik berdasarkan kisi-kisi dengan mengacu pada Kurikulum 2013 yang disempurnakan. Apa pun prosesnya, bahkan mandiri 100% silahkan, yang penting dapat lolos ujian kenaikan tingkat/derajat kompetensi baru bisa mengikuti ujian nasional.

Gagasan ini menarik untuk dipertimbangkan karena dengan demikian berbagai moda pembelajaran dapat ditempuh dan sah secara hukum. Tidak ada lagi pembagian prosentase dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan. Sah secara hukum jika pembahasan terkait standar proses pendidikan kesetaraan dapat mencapai kata mufakat dan kelak diberlakukan.

Kemudian daripada itu tes penempatan perlu direalisasikan untuk memberikan penilaian pada pengalaman lampau. Rekognisi pengalaman masa lampau ini penting dilakukan karena banyak warga masyarakat usia dewasa ingin segera mengikuti ujian nasional. Jika berdasarkan tes penempatan memang layak untuk langsung ujian nasional, maka kenapa tidak diberi kesempatan untuk mengikuti ujian nasional tanpa harus mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai pilihan moda itu. [fauziep]

Posted in Artikel