Menu Close

Eligibilitas Pendidikan Kesetaraan Menurut UNESCO

Oleh Fauzi Eko Pranyono

Ada sebagian pihak yang menghendaki pendidikan kesetaraan memiliki standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan pendidikan formal. Artinya, pendidikan kesetaraan tidak selalu mengekor pada standar kompetensi kelulusan pendidikan formal. Pandangan ini sah-sah saja, namun janganlah kemudian disebut sebagai pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Namun sebut saja Paket A, Paket B dan Paket C, yang tidak memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal. Implikasinya ijazahnya akan tidak memiliki elegibilitas dengan ijazah pendidikan formal.

Padahal sejak awal program pendidikan kesetaraan di Indonesia dirancang untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi pendidikan dasar dan menengah bagi warga masyarakat yang karena suatu hal belum memiliki ijazah pendidikan dasar dan menengah dari pendidikan formal.

Jauh sebelum pendidikan kesetaraan dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, UNESCO sejak tahu 1987 sudah menggagas adanya program kesetaraan sebagai bentuk pendidikan alternatif bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Menariknya, dalam dokumen UNESCO selalu menyebut equivalency programmes atau program kesetaraan sebagai pendidikan alternatif, bukan sebagai pengganti. Berbeda dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 dalam UU Sistem Pendidikan Nasional kita.

Dalam buku panduan volume III Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL) Training Materials for Continuing Education Personnel (ATLP – CE, 1993) UNESCO mendefinisikan program kesetaraan sebagai program pendidikan alternatif yang setara dengan pendidikan formal. Secara teoritis semua jenjang pendidikan dapat dilaksanakan program kesetaraan, yaitu pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jika masyarakat banyak yang belum mencapai pendidikan dasar universal, maka program kesetaraan diselenggarakan di jenjang pendidikan dasar. Pula pada jenjang pendidikan menengah dapat diselenggarakan program kesetaraan. Bahkan bentuk universitas terbuka pun merupakan program kesetaraan pada jenjang pendidikan tinggi.

Artinya, jika kita ingin mempertahakan program kesetaraan maka tidak bisa melepaskan diri dari jenjang pendidikan formal sebagai orientasi yang disetarakan. Dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia  program kesetaraan disebut dengan pendidikan kesetaraan. Program kesetaraan adalah satu jenis pendidikan berkelanjutan karena mereka memberi kesempatan kepada orang dewasa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar atau setara untuk melanjutkan pendidikan terstruktur seperti program jenis sekolah menengah bahkan jika mereka gagal masuk ke pendidikan menengah pertama atau jika Mereka telah keluar dari pendidikan menengah

Beberapa bentuk program kesetaraan mempersiapkan peserta didik untuk ujian sistem sekolah menengah pertama. Yang lain memberikan penghargaan independen yang diakui oleh masyarakat sebagai setara dengan penghargaan sistem formal. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun, purpose adalah memberi kesempatan untuk terus belajar dan mungkin untuk masuk kembali ke sistem formal pada tingkat yang lebih tinggi. Umur bukanlah penghalang.

Program kesetaraan, oleh karena itu, merupakan komponen penting dalam melanjutkan pendidikan, terutama di Negara-negara anggota yang masih berusaha mencapai sekolah menengah universal dan di mana sistem formal berada dalam tekanan untuk mengakomodasi pelajar usia sekolah sehingga tidak mampu untuk melayani orang lain.

Dalam isu kesetaraan program khusus yang harus ditangani harus mencakup efektivitas dan efisiensi relatif program dibandingkan dengan program yang menjadi alternatifnya. Pada khususnya, perhatian harus diberikan untuk memeriksa apakah mekanisme pengiriman dan metodologi pengajaran sesuai dan menawarkan alternatif yang sebenarnya, bukan sekadar cermin program yang membuatnya setara.

Dalam kategori ini, peserta didik program pendidikan nonformal menggunakan kurikulum pendidikan formal untuk belajar dan mengikuti ujian sekolah yang ditetapkan oleh sistem sekolah formal bersama dengan peserta didik dari pendidikan formal pada akhir masa atau tahun.

Dalam kategori ini, pendidikan menengah nonformal mungkin atau mungkin tidak menggunakan kurun waktu pendidikan menengah pertama tetapi juga dapat mengikuti ujian yang diberikan oleh Pusat Pemeriksaan Pendidikan Nasional yang independen. Setiap orang yang lulus ujian mendapatkan sertifikat sesuai kriteria yang ditentukan. Sertifikat semacam itu akan diberikan kepada calon-calon dari sistem formal atau pendidikan nonformal.

Dalam kategori ini, peserta didik mengikuti kurikulum pendidikan nonformal, namun pada akhir masa atau tahun mereka mengikuti ujian sistem pendidikan formal. Di bawah peraturan ini, kurikulum pendidikan nonformal dan pendidikan formal seharusnya tidak terlalu berbeda, sebaliknya kandidat non-formal tidak mungkin berhasil.

Dalam kategori ini, Departemen Pendidikan Nonformal mengembangkan kurikulumnya sendiri dan memberikan sebuah ujian atau ujian yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nonformal itu sendiri. Namun, sertifikat tersebut harus setara dengan pendidikan formal pada tingkat tertentu. Ini menyiratkan bahwa mereka harus selalu diakui oleh masyarakat luas.

Evaluasi juga harus memberikan panduan yang sesuai kepada pembelajar individual untuk membantu peningkatan pembelajarannya. Dalam program kesetaraan evaluasi jenis ini juga harus menunjukkan status relatif di masing-masing alternatif. Dalam alternatif pendidikan lanjutan nonformal, hal itu juga harus berfokus pada hasil yang luas seperti keterampilan kejuruan umum, pengetahuan dan nilai masyarakat, dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam urusan masyarakat.

Pada tahun 1987 UNESCO meluncurkan Asia-Pacific Program Pendidikan untuk Semua (APPEAL) dengan tujuan untuk mempromosikan keterampilan membaca dan belajar dasar melalui tiga program, yaitu (1) pemberantasan buta huruf, (2) universalisasi pendidikan dasar dan (3) pendidikan berkelanjutan untuk pembangunan. Konsep tersebut diperkuat dan diperluas oleh Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua yang diadopsi oleh Konferensi Jomtien (Bangkok) yang diadakan pada tahun 1990. Akhirnya pada pertemuan kedua Koordinasi Regional APPEAL (Bangkok, 1990) mencanangkan program kesetaraan sebagai bagian dari enam kategori programnya. [fauziep]

Posted in Artikel