Menu Close

Akreditasi Satuan Pendidikan Kepramukaan oleh BAN PAUD dan PNF?

Oleh Fauzi Eko Pranyono

Akreditasi kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yaitu tercantum dalam pasal 18. Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Persoalannya, apakah Gerakan Pramuka dan jajarannya siap untuk menghadapi pelaksanaan akreditasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 disebutkan bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal. Artinya secara yuridis formal pendidikan kepramukaan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan masuk dalam jalur pendidikan nonformal. Artinya, pendidikan kepramukaan juga harus mengikuti dengan ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

Ketentuan tentang akreditasi sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UU nomor 12 Tahun 2010 linier dengan pasal 60 UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Persoalan yang dihadapi oleh Gerakan Pramuka selama ini adalah bagaimana mempertahankan kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepramukaan oleh setiap satuan organisasinya. Dan selama ini tidak ada mekanisme untuk mengevaluasi kelayakan program dan satuan pendidikan. Apa pun yang dilakukan oleh setiap satuan organisasi sudah dianggap baik dan sesuai standar. Padahal yang dianggap baik oleh dirinya belum tentu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk itulah perlu dilakukan asesmen untuk menetapkan apakah kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selama ini seluruh aktivitas pendidikan kepramukaan diasumsikan berjalan dengan baik, padahal belum tentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kenyataan bahwa pendidikan kepramukaan semakin tidak diminati oleh remaja menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan kepramukaan di lapangan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi sebagai tertuang dalam berbagai petunjuk penyelenggaraan.

Akreditasi terhadap kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan perlu segera dilakukan. Dan sesuai UU nomor 20 Tahun 2003 akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (pasal 60 ayat 2). Akreditasi kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan oleh lembaga akreditasi (bukan oleh internal Gerakan Pramuka) sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 UU nomor 12 Tahun 2010.

Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, maka akreditasi kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal (BAN PNF). Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 11 UU nomor 2010 bahwa pendidikan kepramukaan termasuk dalam jalur pendidikan nonformal, sedangkan program atau satuan pendidikan nonformal akreditasi dilakukan oleh BAN PNF. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 87 bahwa akreditasi pemerintah terhadap program dan satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dilakukan oleh BAN PNF.

Siapkah seluruh jajaran satuan organisasi Gerakan Pramuka??

[fauziep]

Posted in Artikel